ADANU – Suasana tegang kembali mewarnai audiensi antara ratusan warga Kelurahan Aur Kenali dan Penyengat Rendah (Kota Jambi), serta warga Mendalo Darat dan Mendalo Laut (Kabupaten Muarojambi), bersama Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Bupati Muarojambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah.
Pertemuan ini berlangsung di aula rumah dinas Wali Kota Jambi, Selasa (16/9/25).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menuntut pemerintah provinsi maupun kota segera menutup permanen pembangunan stockpile dan underpass jalan batu bara PT Sinar Anugerah Sentosa (SAS), anak usaha RMKE Group.
Ketua Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) Rahmad Supriyadi menegaskan bahwa proyek PT SAS telah merampas hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
“Hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia. Kami menuntut Gubernur menghentikan seluruh pembangunan stockpile dan underpass PT SAS secara permanen,” tegas Rahmad.
Warga lain juga menuding aktivitas PT SAS telah memicu kerusakan lingkungan, terutama banjir di Mendalo dan Aur Kenali akibat penimbunan daerah resapan untuk pembangunan jalan underpass.
“Sudah tiga kali kami berdemo, tapi tidak ada tanggapan. Kami hanya minta stockpile ditutup atau dipindahkan dari kawasan pemukiman. Ini mengganggu perumahan, sekolah, bahkan PDAM Kota dan Muarojambi,” kata Yanti, seorang ibu rumah tangga.
Menanggapi desakan warga, Wali Kota Jambi Maulana memberi kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menjelaskan. Jubir PT SAS, Doni, mengklaim bahwa perusahaan telah melengkapi seluruh perizinan, berkomitmen pada aspek lingkungan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Ia juga menyebut anak usaha RMKE Group di Sumatera Selatan sudah banyak melakukan perbaikan terkait persoalan lingkungan.
Namun klaim tersebut langsung dibantah warga. Suasana audiensi pun beberapa kali memanas oleh teriakan penolakan.
“Stockpile itu sangat dekat dengan permukiman padat, sekitar 1.000 jiwa terdampak langsung. Data tenaga kerja yang disampaikan perusahaan itu manipulatif. Ekonomi kami sudah berjalan baik tanpa tambang,” ujar Suprapto, warga RT 20.
Warga tetap mendesak Gubernur agar segera mengeluarkan disposisi resmi ke pemerintah pusat untuk menghentikan aktivitas PT SAS, sekaligus mendesak relokasi jika perusahaan tetap ingin beroperasi.
Setelah mendengar berbagai pandangan, Gubernur Al Haris akhirnya memutuskan menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan underpass dan stockpile PT SAS.
“Hari ini yang pasti kita tutup dulu sementara PT SAS. Supaya tidak ada lagi aktivitas di wilayah itu,” tegas Al Haris.
Wali Kota Jambi Maulana menambahkan bahwa perusahaan wajib menghentikan seluruh aktivitas pembangunan. Ia juga membuka ruang dialog lanjutan antara PT SAS, pemerintah, dan masyarakat.
“Bisa saja nanti kita duduk bersama lagi. Kalau memang perlu solusi, misalnya dipindahkan ke areal yang jauh dari pemukiman,” ujar Maulana.
Discussion about this post