ADANU – Skandal percaloan penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 akhirnya menyeret mantan pejabat penting di tubuh Polda Jambi. Kombes Pol Handoko (H), mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Ironisnya, pejabat yang pernah membidangi urusan sumber daya manusia dan proses penerimaan personel Polri itu justru tersandung perkara percaloan dalam rekrutmen anggota kepolisian.
Fakta mengejutkan terungkap dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Divisi Propam Polri. Dalam persidangan tersebut, terungkap praktik percaloan dengan total uang yang diterima mencapai Rp339 juta.
Informasi pemecatan Handoko dikutip dari unggahan akun Instagram resmi @divpropam.polri, Minggu (22/11/26).
“Atas perbuatannya, Komisi KKEP menjatuhkan sanksi berupa perbuatan tercela, penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama 17 hari (telah dijalani), serta PTDH,” demikian keterangan Divpropam Polri.
Putusan PTDH ini menjadi pukulan serius bagi institusi kepolisian, khususnya dalam upaya menjaga integritas penerimaan anggota Polri. Sebab, praktik yang seharusnya diberantas justru terungkap melibatkan mantan pejabat yang pernah berada di lingkaran pengelolaan SDM Polda Jambi.
Berdasarkan pantauan Metro Jambi, sidang etik Handoko berlangsung secara hybrid. Sejumlah saksi hadir langsung di ruang persidangan, sementara saksi lainnya memberikan keterangan melalui Zoom Meeting.
Namun, perkara ini tidak berhenti pada Handoko. Nama Muhammad Daffa Januar Al Baqi, salah seorang tersangka kasus penipuan rekrutmen Bintara Polri Polda Jambi, sebelumnya juga telah diseret ke meja hijau Pengadilan Negeri Jambi.
Daffa bahkan lebih dahulu dijatuhi sanksi pemecatan sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang kode etik.
Lebih memprihatinkan, korban dalam pusaran perkara ini ternyata tidak hanya masyarakat umum. Sejumlah perwira Polri juga disebut menjadi korban. Bahkan, dua Kapolsek sempat dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan Daffa.
Kini, pemecatan Handoko membuka babak baru dalam skandal rekrutmen Bintara Polri di Jambi.
Publik tentu menanti apakah penegakan hukum akan berhenti pada sanksi etik dan pemecatan, atau berlanjut secara menyeluruh untuk mengungkap aliran uang, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya aktor lain di balik praktik percaloan tersebut





























































Discussion about this post