ADANU – Belum lama ini, Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono resmi dicopot dari jabatannya dan dijatuhi sanksi demosi. Perwira menengah Polri itu kini “diparkir” tanpa jabatan setelah dimutasi sebagai Perwira Menengah (Pamen) Polda Jambi.
Langkah ini jelas bukan rotasi rutin. Dalam tradisi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, penempatan sebagai Pamen tanpa jabatan struktural lazimnya diberikan kepada perwira yang sedang menghadapi persoalan serius.
Bahkan, kondisi ini kerap disamakan dengan status perwira baru lulus pendidikan yang belum diberi kepercayaan memegang komando.
Sementara itu, tongkat komando Polres Bungo kini resmi berpindah ke AKBP Zamri Elfino, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jambi.
Pencopotan Natalena memunculkan tanda tanya besar, baik di internal kepolisian maupun di ruang publik. Demosi bukan sanksi ringan. Ia adalah penanda adanya dugaan pelanggaran yang dinilai serius dan berdampak langsung pada integritas jabatan.
Di lapangan, berbagai informasi beredar. Sebagian menyebut demosi ini berkaitan dengan dugaan praktik tidak sehat dalam proses Penerimaan Bintara. Isu lain yang tak kalah kuat mengaitkan Natalena dengan laporan dugaan pembiaranbatau bahkan keterlibatan dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Bungo.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan perkara mana yang menjadi dasar sanksi tersebut.
Untuk memastikan kabar tak sedap itu redaksi media ini mencoba mengonfirmasi Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji, hingga berita ini di terbitkan, perwira dengan tiga melati di pundak itu belum merespon sedikitpun.
Sejatinya demosi terhadap seorang Kapolres aktif bukan peristiwa kecil. Publik kini menanti kejelasan: pelanggaran apa yang sebenarnya terjadi hingga seorang perwira berpangkat AKBP harus dicopot dan “diparkir”?
Dalam etika Kepolisian Negara Republik Indonesia, demosi terhadap seorang Kapolres bukan keputusan ringan. Ini bukan penyegaran, bukan rotasi, dan bukan sekadar nasib buruk karier.
Demosi adalah vonis moral institusi.
Ia menandai kegagalan seorang perwira menjaga kehormatan jabatan yang dipercayakan negara.
Ketika seorang Kapolres aktif “diparkir” sebagai Pamen tanpa jabatan, Polri sejatinya sedang menyampaikan pesan tegas kepada internalnya sendiri, jabatan itu dicabut karena integritasnya dipertanyakan.
Demosi sama dengan Institusi Tidak Lagi Percaya. Dalam logika etik Polri, demosi bermakna tunggal Institusi tidak lagi percaya bahwa yang bersangkutan layak memegang kekuasaan.vTidak ada Kapolres yang “kebetulan” didemosi.
Demosi hanya dijatuhkan ketika
terdapat dugaan pelanggaran serius,
terjadi kegagalan menjaga integritas,
atau ada pembiaran yang secara etik dipandang sama buruknya dengan kejahatan itu sendiri.
Prinsip demosi sebagai bentuk ketidakpercayaan institusi ditegaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Demosi merupakan sanksi etika sekaligus sanksi administratif yang dijatuhkan melalui sidang KKEP.
Dalam Definisi operasional pemindahan anggota Polri dari jabatan yang sedang diduduki ke jabatan yang lebih rendah secara hierarki akibat pelanggaran.
Jabatan adalah amanah. Demosi berarti institusi menyatakan secara formal bahwa perwira tersebut tidak lagi memenuhi standar integritas atau kompetensi. Demosi terhadap anggota polri tertuang dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dan Pasal 97.


































































Discussion about this post