ADANU – Setelah menuai kritik keras dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Jaksa Watch, Kejaksaan Tinggi Jambi akhirnya menghentikan aktivitas operasional serta mengosongkan aset sitaan milik PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL), Kamis (23/4/26).
Tindakan tersebut dilakukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di lokasi pabrik PT PAL yang berada di Desa Sidomukti.
Asisten Intelijen Kejati Jambi, Muhamad Husaini, mengatakan penghentian aktivitas aset sitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Jambi Nomor: PRINT-335/L.5/Fo.2/04/2026 tertanggal 23 April 2026.
Sebelumnya, penyitaan aset telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Jambi Nomor: 25/Pid.Sus-TPK-SITA/2025/PN.Jmb tanggal 16 Juni 2025, serta Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jambi Nomor: PRINT-480/L.5/Fd.2/06/2025.
“Aset yang dihentikan aktivitasnya meliputi satu unit pabrik kelapa sawit, enam bidang tanah seluas total 163.285 meter persegi, bangunan kantor, mess karyawan, serta mesin dan peralatan pengolahan tandan buah segar,” katanya.
Kegiatan itu turut dihadiri Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Intelijen, Asisten Pemulihan Aset, Asisten Pengawasan Kejati Jambi, pejabat Kejari Jambi dan Kejari Muaro Jambi, Tim JPU, perwakilan Bank BNI, pihak PT Mayang Mangurai Jambi (PT MMJ), serta aparat pengamanan dari Polsek Sungai Gelam dan Koramil Sungai Gelam.
“Dalam pelaksanaannya, surat penghentian aktivitas aset sitaan diserahkan kepada Manajer PT MMJ, Arwin Parulian Saragih, serta saksi dari pihak BNI Jambi, M. Faul Akbar,” tambahnya.
Perkara ini merupakan bagian dari penanganan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit investasi dan modal kerja oleh Bank BNI pada 2018–2019 kepada PT PAL, yang mengakibatkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp105 miliar.
Dalam perkembangannya, Kejati Jambi telah memproses lima orang tersangka.
Tiga di antaranya berinisial WH, VG, dan RG kini menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara dua lainnya, BK dan AR, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi.
Aspidsus Kejati Jambi, Adam Ohoiled, menegaskan langkah penghentian aktivitas dan pengosongan aset sitaan ini merupakan bentuk komitmen Kejati Jambi dalam penegakan hukum yang tegas, profesional, dan terukur, sekaligus mendukung pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.


































































Discussion about this post