ADANU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jambi masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit investasi dan modal kerja PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL) senilai Rp105 miliar dengan terdakwa Bengawan Kamto dan Arif Rohman.
Kasi Penkum Kejati Jambi, Nolly Wijaya, mengatakan hingga kini JPU belum menentukan langkah hukum lanjutan dan masih mempelajari secara menyeluruh salinan serta pertimbangan putusan majelis hakim.
“JPU masih mempelajari secara menyeluruh salinan dan pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi,” kata Nolly Wijaya, Sabtu (23/5/26).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Bengawan Kamto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primer Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Atas perbuatannya, Bengawan Kamto dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun serta denda Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan. Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp80 miliar dengan memperhitungkan hasil lelang aset Pabrik Kelapa Sawit milik PT PAL yang berdasarkan lelang pertama BNI di KPKNL nilainya berdasarkan KJPP sebesar Rp. 126 Miliar melebihi dari total hutang di BNI.
Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari BNI kepada PT PAL yang mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp105 miliar sesuai dengan jumlah kredit yang di cairkan meskipun PT PAL ada membayar kewajiban hingga 33 Miliar selama kredit berjalan akan tetapi hakim tetap memutuskan kerugian keuangan negara adalah Rp. 105 Miliar.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primer, yakni secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Hal yang memberatkan terdakwa antara lain dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah menjalani hukuman pidana.
Sementara itu, dalam perkara yang sama namun berkas terpisah, terdakwa Arif Rohman juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan primer Pasal 603 KUHP.
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada Arif Rohman, disertai denda Rp100 juta subsidair 60 hari kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar yang mana uang tersebut diperoleh dari permufakatan Arif Rohman dengan Victor untuk mengambil keuntungan daei uang PT JIM milik Bengawan Kamto sebagaimna bukti digital forensik dipersidangan.
Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun, dengan memperhitungkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp500 juta yang telah dipulihkan melalui barang bukti conform.
Ilham Kurniawan Dartias Kuasa Hukum Bengawan Kamto sekakigus Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Baiturahim Jambi mengatakan mengikutti proses persidangan Bengawan Kamto dan Arif Rohman pada tahap penuntutan Jaksa penuntut Umum menuntut kedua komisaris ini dengan menyatajan terbukti Pasal 3 UU tipikor pada pokoknya menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk melakukan tipikor memperkaya diri sendiri, ornag lain atau koorporasi, akan tetapi majelis hakim memutus pasal yang memiliki konstruksi hukum berbeda yaitu terbukti Pasal 603 KUHP yang pada pokoknya terbuk melakukan perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian negara, adanya perbedaan tuntutan JPU pasal 3 UU tipikor dengan hakim Pasal 603 KUHP membuktikan adanya perbedaan sangat vital atas perkara ini.
“Dalam proses persidangan perkara Bengawan Kamto dan Arif Rohman, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut para terdakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor yang pada pokoknya menyatakan adanya penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi. Namun dalam putusannya, majelis hakim justru menyatakan terbukti Pasal 603 KUHP yang memiliki konstruksi hukum berbeda, yakni terkait perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara,” ujar Ilham Kurniawan Dartias.
Ilham menilai perbedaan antara pasal yang didakwakan JPU dengan pasal yang diputus hakim merupakan hal yang sangat mendasar dan memiliki konsekuensi hukum penting dalam perkara tersebut.
“Sepengetahuan saya selama praktik di persidangan, apabila pasal yang dituntut Jaksa berbeda dengan yang diputus hakim, biasanya Jaksa akan mengajukan banding. Namun tentu semuanya kembali kepada para pihak. Menurut saya perkara ini harus dibawa ke tingkat banding demi rasa keadilan,” katanya.
Ia juga menyoroti disparitas hukuman antara para terdakwa dalam perkara tersebut.
“Arif Rohman selaku komisaris PT PAL diketahui terlibat dalam pendirian perusahaan, aktif dalam proses akuisisi PT PAL oleh Bengawan Kamto, hingga ikut dalam proses pengajuan kredit PT PAL. Sementara ada komisaris yang baru masuk saat proses akuisisi justru diputus enam tahun penjara. Sedangkan Arif Rohman hanya dua tahun. Ini menjadi pertanyaan besar dalam perspektif keadilan,” tegasnya.


































































Discussion about this post