ADANU – Upaya Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi dalam menyelesaikan polemik sengketa lahan di kawasan Kenali Asam mulai menunjukkan titik terang.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan strategis antara Pansus Zona Merah dengan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, di Ruang Rapat Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu malam (7/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pansus memaparkan secara langsung hasil konsultasi mereka dengan pemerintah pusat terkait status ribuan bidang tanah warga yang selama ini masuk dalam kawasan “Zona Merah” karena tumpang tindih dengan aset PT Pertamina (Persero).
Turut hadir dalam pemaparan itu Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly serta Ketua Pansus Zona Merah Muhilli Amin.
Wali Kota Maulana, menyambut positif langkah yang telah dilakukan Pansus. Menurutnya, komunikasi intensif dengan kementerian di Jakarta menjadi langkah strategis dalam mencari solusi yang berpihak kepada masyarakat.
“Ini langkah yang sangat maju. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh untuk mendorong penyelesaian persoalan ini. Sambil menunggu rekomendasi resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), pembentukan Tim Terpadu sudah memberikan arah penyelesaian yang jelas bagi masyarakat,” ujar Maulana.
Sebelumnya, Pansus Zona Merah melakukan konsultasi ke Jakarta pada Rabu (4/3/2026). Rombongan yang dipimpin Muhilli Amin bersama Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mendatangi Kantor Pusat DJKN Kementerian Keuangan.
Di sana mereka diterima langsung oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dr. Purnama Tioria Sianturi, bersama perwakilan PT Pertamina (Persero), Teddy Kurniawan Gusti.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Syafrudin Prawiranegara tersebut membahas kemungkinan mekanisme pelepasan aset atau sinkronisasi data terhadap 5.506 bidang tanah milik warga yang saat ini tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Tak hanya itu, pada Kamis (5/3/2026), rombongan Pansus juga melakukan kunjungan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam pertemuan tersebut, kementerian menyatakan dukungan terhadap pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan DPRD, Pertamina, DJKN, dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi lapangan.
Ketua Pansus Zona Merah, Muhilli Amin, mengatakan rangkaian koordinasi tersebut mulai membuka jalan keluar bagi masyarakat yang selama ini terkendala persoalan administratif pertanahan.
“Permasalahan ini memang kompleks, tetapi melalui koordinasi lintas lembaga, kita mulai menemukan titik temu untuk memulihkan hak administrasi warga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan bahwa selama proses verifikasi berlangsung, tidak boleh ada tindakan yang merugikan masyarakat.
“Kami tegaskan, tidak boleh ada eksekusi lahan warga selama proses verifikasi oleh Tim Terpadu berlangsung. Berikan ruang bagi tim untuk bekerja memastikan status hukum yang adil bagi pemilik 5.506 bidang tanah tersebut,” tegas Faried.
Polemik Zona Merah di kawasan Kenali Asam telah lama menjadi kekhawatiran warga yang lahannya masuk dalam wilayah operasional Pertamina. Dengan terbentuknya Tim Terpadu, diharapkan kejelasan status kepemilikan tanah warga segera terwujud dan berbagai layanan administrasi pertanahan yang sempat terhenti dapat kembali berjalan


































































Discussion about this post