Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi resmi ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 11 februari 2026, dengan agenda strategis penguatan sistem kearsipan daerah, pencegahan sengketa batas wilayah, serta perlindungan arsip sebagai memori kolektif bangsa.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hapis Hasbiallah dan dihadiri anggota Komisi I, antara lain Izhar Majid, M. Chandra Muzaffar Alghiffari, Zulkifli Linus, Bima audia Pratama, Pinto Jayanegara, Raden Fauzi. Ibnu Sina, Abun yani, Rucita Arfianisa beserta tenaga ahli dan pendamping.
Turut hadir juga Kabid arsip dinas perpustakaan dan Arsip provinsi Jambi, serta kepala dinas perpustakaan dan arsip kabupaten Muaro Jambi. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Kearsipan Wilayah II ANRI, Wawan, S.IP., M.AP, bersama jajaran.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka membahas tantangan kearsipan daerah di era tata kelola modern.
Pulau Berhala Jadi Pelajaran Penting
Salah satu isu yang mengemuka adalah pengalaman sengketa Pulau Berhala yang sebelumnya menjadi perdebatan administratif antarwilayah. Dalam diskusi tersebut, dibahas bagaimana dokumentasi dan arsip kewilayahan memiliki peran krusial dalam proses pengambilan keputusan nasional.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara menyampaikan bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi daerah agar memperkuat konsolidasi arsip sejarah dan administrasi wilayah.
“Negara bekerja berdasarkan dokumen resmi. Jika arsip kewilayahan tidak terkonsolidasi dengan baik, maka daerah akan lemah dalam argumentasi administratif,” ujarnya dalam forum tersebut.
Pihak ANRI menjelaskan bahwa arsip kolonial dan pascakemerdekaan terkait wilayah sering kali tersebar dalam berbagai koleksi hasanah, sehingga memerlukan penelusuran lintas sumber. Jambi sendiri diketahui telah memiliki naskah sumber berjudul Citra Jambi dalam Arsip yang diterbitkan tahun 2006 dan dapat menjadi pijakan awal penelusuran lebih lanjut.
Discussion about this post