ADANU – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secar resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa penggunaan, produksi hingga perdagangan rokok elektrik hukumnya haram.
Keputusan ini ditetapkan setelah Komisi Fatwa MUI menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/26). Fatwa tersebut kemudian ditandatangani, Senin (9/11/26) di Jakarta.
Penetapan fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Keputusan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak buruk rokok elektrik terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya.
Menurutnya, kandungan dalam vape dapat membahayakan kesehatan tubuh. Selain itu, perangkat rokok elektrik juga dinilai berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam.
Discussion about this post