ADANU – Satu per satu benang kusut kasus dugaan korupsi kredit investasi dan modal kerja antara PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL) dan Bank BNI Kantor Cabang Palembang mulai terurai dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa (21/10/25).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat saksi kunci, di antaranya Hilman Pribadi (Humas PT Bahari Gembira Ria/BGR), Arwin Parulian Saragih (Dirut PT Mayang Mangurai Jambi/MMJ), Sinta Nainggolan (Kasi Penataan Tanah BPN Muarojambi), dan Musadat Aljubair (Kabid Pengolahan Pendapatan Daerah BPPRD Muarojambi).
Kisruh Kebun dan MoU yang Dilanggar
Saksi Hilman membeberkan fakta bahwa enam kelembagaan tani yang seharusnya menjual tandan buah segar (TBS) ke PT BGR malah memasok ke PT PAL.
Padahal, ada MoU sejak 2004 yang mengikat mereka selama 25 tahun untuk hanya menjual ke BGR.
“Mereka tidak boleh menjual ke PT PAL, karena kebun itu kami yang bangun. Mereka masih punya utang ke kami,” tegas Hilman di depan majelis hakim.
PPJB Rp128 M: Transaksi Gantung di Tengah PKPU
Sementara itu, Dirut PT MMJ, Arwin Saragih, mengaku mengelola PT PAL setelah penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan nilai transaksi Rp128 miliar pada 2022.
Namun, PPJB tersebut dilakukan saat PT PAL tengah menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di PN Niaga Medan, dan ternyata tidak tercantum dalam putusan homologasi.
JPU langsung mematahkan kesaksian Arwin, menegaskan bahwa PPJB antara MMJ dan PAL batal demi hukum karena dilakukan sebelum homologasi.
Arwin berdalih pembayaran dilakukan ke rekening PT PAL, bukan langsung ke BNI. Ia juga mengaku MMJ telah menyetor Rp29,6 miliar kepada PT PAL. Namun hakim kembali menekan, mempertanyakan kenapa tak ada setoran ke BNI, padahal utang BNI yang sedang disidik mencapai Rp105 miliar.
Viktor Gunawan dan Jejak Rp29 Miliar
Nama Viktor Gunawan, orang kepercayaan Bengawan Kamto, kembali menyeruak. Arwin mengaku semua pembayaran dilakukan atas arahan Viktor.
Namun, ketika dikonfirmasi, Bengawan Kamto mengaku hanya menerima Rp10 miliar sebagaimana laporan Viktor kepadanya.
Ketua Majelis Hakim Anisa Bridgestirana menyoroti ke mana sisa uang Rp19 miliar lainnya.
Arwin berdalih, seluruh transaksi mengikuti arahan Viktor, sementara Viktor sendiri membantah tudingan penyerobotan dan penjualan ulang aset PT PAL.
Kurator Tak Tahu, Homologasi Diabaikan
Fakta makin mencengangkan ketika terungkap kurator PKPU PT PAL ternyata tidak pernah mengetahui adanya PPJB antara PAL dan MMJ.
Artinya, pengalihan pengelolaan itu ilegal secara hukum karena tidak tercantum dalam putusan homologasi resmi.
Majelis Hakim pun menyorot kenapa MMJ tidak mendaftarkan diri sebagai pihak resmi saat proses PKPU, jika memang mengaku sebagai pengelola sah.
Audit KAP: Hanya Berdasar Data Jaksa
Sidang juga menghadirkan ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunaryo & Rekan, Danang Rahmad Surono, yang diminta Kejaksaan menghitung nilai kerugian negara.
Namun pengakuan Danang di ruang sidang justru mengguncang KAP tidak melakukan audit investigatif terhadap BNI maupun PT PAL.
“Kami hanya menghitung berdasarkan data dari penyidik Kejaksaan,” aku Danang di hadapan hakim.
Menurut Danang, kerugian negara muncul sejak pencairan kredit dengan data fiktif dan penggunaan dana tidak sesuai peruntukan. Total kerugian yang dihitung mencapai Rp105 miliar (total loss).
Namun saat dicecar tim penasehat hukum, Danang mengakui tidak berwenang menentukan perbuatan melawan hukum dan bahwa agunan belum bisa dihitung sebagai pemulihan pasti hingga dijual di pasaran.
“Saya tidak kompeten menentukan apakah ini perbuatan melawan hukum. Kami hanya menghitung berdasar data penyidik,” ujarnya.
Kejaksaan Pilih KAP, Bukan BPKP
Usai sidang, JPU Isayadi berdalih bahwa penggunaan jasa KAP dalam menghitung kerugian negara tidak menyalahi aturan.
“Dalam undang-undang, KAP sah untuk menghitung kerugian keuangan negara. Tidak harus BPKP. Kami yakin dengan hasil audit KAP ini,” katanya singkat.
Namun, Isayadi enggan menjelaskan kenapa Kejaksaan memilih KAP swasta alih-alih lembaga resmi negara seperti BPKP atau Inspektorat.


































































Discussion about this post