ADANU – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI menyoroti perubahan struktur penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Investasi dinilai mulai mengambil peran lebih besar, sementara konsumsi masyarakat tetap menjadi penopang penting perekonomian.
Tenaga Ahli BAKOM RI Fithra Faisal mengatakan perubahan tersebut mulai terlihat dari kinerja perekonomian sejak kuartal IV 2025 hingga dua kuartal pertama 2026. Di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan daya tahan.
“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi sekarang bergerak ke investasi,” kata Fithra dalam sebuah dialog di stasiun televisi nasional, Kamis (24/9/26).
Ia menyebut konsumsi masih tumbuh di kisaran 5%, namun investasi mulai memberikan kontribusi semakin kuat terhadap pertumbuhan.
Menurut Fithra, pergeseran tersebut mencerminkan transformasi ekonomi yang mulai bergerak menuju penciptaan nilai tambah.
Komitmen investasi dari sejumlah negara seperti Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China, kata Fithra, juga membuka peluang bagi penguatan industri nasional. Tantangannya adalah memastikan investasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap masyarakat di daerah tujuan investasi.
Fithra menyoroti masih adanya wilayah penerima investasi yang tingkat kemiskinan dan penganggurannya belum banyak berubah. Karena itu, investasi perlu semakin diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja formal sekaligus menggerakkan perekonomian setempat.
Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan warga yang paling membutuhkan. “Itu prinsip keadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan diarahkan agar manfaat pembangunan kembali dirasakan masyarakat.
Di tempat yang sama, Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Telisa Falianty turut mengapresiasi kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi.
Perekonomian Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat tumbuh 5,29% secara tahunan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 berada di angka 4,68%.
“Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5%,” kata Telisa.
Telisa menilai arah kebijakan pemerintah telah mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Meski demikian, manfaat pertumbuhan perlu semakin dirasakan kelas menengah dan pelaku usaha kecil.
Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat, terutama terhadap pungutan liar dan hambatan perizinan yang dapat mengganggu kegiatan usaha. ****
Discussion about this post