ADANU – Kekecewaan mendalam dirasakan warga RT 14 Kelurahan Aur Kenali usai pertemuan yang membahas rencana jalan khusus dan stokpile batubara bersama perwakilan DPD RI tak menghasilkan keputusan konkret.
Alih-alih solusi, warga menilai pertemuan tersebut hanya berujung rekomendasi normatif tanpa kepastian nasib masyarakat terdampak.
Erpen, warga RT 14 Aur Kenali, menyebut pertemuan itu tidak lebih dari pengulangan janji lama. Satu-satunya hasil yang muncul hanyalah dorongan agar gubernur menemui langsung warga sesuatu yang, menurutnya, sudah terlalu lama dinantikan tanpa kejelasan.
“Tidak ada keputusan apa pun. Hanya bilang gubernur akan bertemu warga. Tapi faktanya, sejak September sampai sekarang sudah lima bulan kami menunggu, tetap tidak ditemui,” kata Erpen dengan nada kecewa.
Ia menegaskan warga lelah dengan janji yang terus diulang tanpa realisasi. Menurutnya, ketidakjelasan ini justru memperpanjang konflik dan keresahan di tengah masyarakat.
Erpen juga menyoroti sikap pemerintah yang kerap melempar pertanyaan soal relokasi kepada warga, seolah beban solusi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
“Ditanya terus pindah ke mana, pindah ke mana. Padahal soal tata ruang itu urusan pemerintah, provinsi, kota, sampai Muaro Jambi. Warga tahunya cuma satu: dipindahkan, tapi tanpa kepastian,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui wacana wilayah Kemingking sebagai opsi relokasi masih masuk akal. Namun, kata dia, opsi itu harus disertai kajian serius dan keputusan resmi, bukan sekadar lempar wacana.
Nada kritik serupa disampaikan Domiri, warga Desa Mendalo Darat. Ia menilai pemerintah sebenarnya sudah sangat memahami arah relokasi yang tepat, namun justru terkesan mengulur waktu.
“RTRW nasional sampai provinsi itu jelas. Pemerintah tahu harus ke mana. Kenapa tidak ditunjuk saja? Pertanyaan ke warga itu kesannya seperti tekanan psikologis,” tegas Domiri.
Ia juga mengkritisi rencana pembangunan underpass dan pembelahan jalan khusus batubara yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Menurutnya, persoalan pembebasan lahan pun belum tuntas, namun proyek terkesan terus dipaksakan.
“Jarak jalan dengan rumah warga sangat dekat, dari Puri Masurai sampai ujung underpass depan PWSS. Ini bukan sekadar soal lalu lintas, tapi soal kenyamanan hidup. Warga butuh ketenangan, bukan debu dan kebisingan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Walhi Jambi, Eko Wahyudi, menilai kekecewaan warga semakin dalam karena absennya kepala daerah dalam pertemuan penting tersebut. Ia menyebut gubernur dan wali kota seharusnya hadir langsung mendengar jeritan masyarakat.
“Warga berharap gubernur datang. Wali kota juga sudah beberapa kali disurati, tapi tak hadir. Padahal ini menyangkut hidup masyarakat secara langsung,” ujar Eko.
Dia menegaskan masyarakat Aur Kenali bukan anti investasi. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup dan kesehatan warga.
“Jalan khusus batubara ini beririsan langsung dengan rumah dan dapur warga. Debu batubara itu nyata. Warga berpikir bukan hanya hari ini, tapi masa depan anak cucu mereka,” tegasnya.
Lebih jauh, Eko juga mengungkap adanya laporan terhadap tiga pejuang lingkungan dari Aur Kenali oleh pihak yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Ia mengingatkan agar negara tidak membiarkan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.
“Kami berharap laporan itu dicabut. Jangan sampai konflik ini sengaja dipelihara dan memecah masyarakat,” pungkasnya.
Discussion about this post