Komisi IV DPRD Jambi akan Klarifikasi Disdik Soal Pemeriksaan Kejati

ADANU.CO.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Fadli mengatakan, pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.

Dari informasi yang ia terima, ketua komisi IV itu mengatakan pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pembayaran pada tahun 2022.

Yakni pada proyek pengadaan perlengkapan peserta didik SMA, SMK dan SLB. Yang di laksanakan melalui program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

“Perlu di tindak lanjuti lagi, apakah ini kesalahan administrasi atau seperti apa. Tapi secara rinci kita belum panggil Disdik. Mungkin dalam waktu dekat kita panggil dan klarifikasi itu semua,” ujarnya, Selasa 7 Maret 2023.

Fadli menambahkan, pihaknya juga menghormati proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Ketika itu memang terjadi ada penyelewengan, kata Fadli, pemerintah harus bertanggung jawab.

“Kalau memang ada indikasi, kita tidak menghambat dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Informasi yang beredar di lapangan, Anggaran pendidikan yang di duga di korupsi itu berasal dari Program Pendidikan Dumisake Provinsi Jambi diperuntukan bagi 4.734 peserta didik. Rinciannya, sebanyak 2.700 peserta didik SMA, 1.600 peserta didik SMK dan 434 peserta didik SLB.

Dari penelurusan lainnya di temukan bahwa lelang pengadaan perlengkapan untuk peserta didik SMA oleh Dinas Pendidikan pernah di buka melalui LPSE pada April 2022. Anggarannya sebesar Rp 5,4 miliar dari APBD Provinsi Jambi.

Hanya saja, tender pekerjaan dengan nama Paket Konsolidasi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jenjang SMA itu di batalkan. Dari situs LPSE Provinsi Jambi di ketahui ada 65 peserta tender, tetapi hanya empat perusahaan yang memasukkan penawaran.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa total dana untuk bantuan perlengkapan peserta didik SMA, SMK dan SLB melalui Dumisake Disdik tak hanya Rp 5,4 miliar, tetapi Rp 14 miliar. Pengadaan melalui e-katalog karena sudah mendekati akhir 2022.